Keputusan Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Forum Pasifik Selatan pada September 2025 menempatkan kembali isu HAM Papua pada perhatian internasional. Kedua lembaga regional itu mendesak Indonesia membuka akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB untuk melakukan investigasi mandiri. Bagi ULMWP, keputusan tersebut menjadi momentum baru untuk memperkuat legitimasi jalur diplomasi.
Edison Waromi, bersama Buchtar Tabuni sebagai dua tokoh utama di barisan ULMWP, menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak berangkat dari kekerasan. Keduanya berada pada posisi politik yang sama: memperjuangkan hak politik Papua lewat jalur resmi, bukan melalui tindakan bersenjata. Dalam banyak kesempatan, keduanya tampil sebagai wajah diplomasi Papua di forum regional.
Meski demikian, dinamika lapangan tidak berada dalam kendali mereka. Waromi menyebut bahwa TPNPB-OPM selama ini menjadi pemicu kekacauan di berbagai wilayah Papua. Kelompok tersebut melakukan serangan terhadap warga sipil, tenaga kerja, hingga pendulang emas. Salah satu insiden yang mendapat sorotan terjadi pada 7 Oktober 2025 di Intan Jaya, ketika seorang pekerja pembangunan jalan tewas akibat serangan mereka.
Konflik yang meningkat di Intan Jaya, Yahukimo, dan Nabire juga tidak terlepas dari aktivitas TPNPB-OPM. Serangan dan intimidasi mereka memicu operasi penindakan dari aparat keamanan. Akibatnya, masyarakat kembali menjadi korban pembatasan. Banyak warga ketakutan melakukan aktivitas dasar seperti berkebun, bekerja, atau berpindah antar-kampung.
Tindakan TPNPB-OPM kerap masuk kategori pelanggaran HAM. Di Yahukimo, pada 14 April 2025, serangan terhadap para pendulang emas menyebabkan 15 orang tewas. Kasus-kasus seperti ini memperkuat kritik bahwa kelompok bersenjata tersebut tidak hanya melawan negara, tetapi juga menimbulkan bahaya bagi warga yang tidak terlibat dalam konflik.
Waromi turut menyinggung kontradiksi sikap TPNPB-OPM yang sering menuntut kehadiran lembaga internasional di Papua. Ia menilai desakan itu tidak realistis karena kehadiran pihak luar justru dapat memperlihatkan bahwa eskalasi kekerasan banyak dipicu oleh tindakan mereka sendiri. Kunjungan internasional tidak pernah berdiri di ruang kosong; mereka menilai berdasarkan situasi lapangan.
Dalam konteks itu, kehadiran Waromi dan Tabuni sebagai dua tokoh ULMWP juga ditempatkan dalam sorotan. Walau mereka tidak terlibat dalam aksi bersenjata, posisi politik mereka kerap terseret dalam percakapan publik terkait konflik di Papua. Keduanya menjadi representasi kelompok pro-kemerdekaan yang harus menjelaskan perbedaan tajam antara perjuangan diplomatik dan aksi bersenjata.
Situasi semakin rumit dengan munculnya pihak ketiga yang melakukan serangan terhadap TPNPB-OPM. Alih-alih meredam konflik, tindakan tersebut menambah lapisan kekerasan baru. Waromi menilai setiap aksi semacam ini justru menambah beban warga dan mempersempit ruang diplomasi yang sedang dibangun ULMWP.
Dalam pernyataannya, Waromi menegaskan bahwa ULMWP tidak mendukung kekerasan dari pihak mana pun. Ia menekankan bahwa perjuangan politik tidak boleh dicampuradukkan dengan tindakan yang mengorbankan warga. Ia juga menilai bahwa posisi ULMWP bersama Tabuni perlu terus diperjelas agar tidak ditarik masuk ke dalam konflik yang tidak mereka jalankan.
Pada akhirnya, fokus utama ULMWP tetap sama: menjamin keselamatan rakyat Papua dan membuka ruang diplomasi yang dapat dipertanggungjawabkan di tingkat internasional. Waromi menyebut bahwa investigasi HAM oleh PBB diperlukan agar dunia dapat melihat keadaan sebenarnya di Papua, termasuk dampak kekerasan yang terjadi di lapangan. Baginya, jalur diplomatik yang ia dan Buchtar jalankan adalah satu-satunya jalan yang memberikan masa depan lebih aman bagi rakyat.