BEIJING, 28 Oktober 2026 — Delegasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 69 merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat transisi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Rekomendasi tersebut menitikberatkan pada penguatan kepemimpinan lintas sektor, kesiapan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan teknologi penyimpanan energi, serta kepastian investasi.
Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian studi banding ke Republik Rakyat Tiongkok yang dipimpin langsung Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq. Kegiatan berlangsung melalui diskusi bersama China National Academy of Governance (CNAG) dan National Energy Administration (NEA) di Beijing pada 27 Oktober 2026, serta kunjungan lapangan ke fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Yanqing yang dikelola Jingneng Clean Energy di kawasan Longqingxia, Distrik Yanqing.
Kunjungan tersebut bertujuan menggali praktik terbaik pengembangan energi bersih di Tiongkok sekaligus mengidentifikasi kebijakan yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik dan kebutuhan sistem energi Indonesia.
Pembelajaran ini dinilai relevan dengan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sebanyak 42,6 GW dialokasikan untuk energi baru dan terbarukan, termasuk 17,1 GW dari tenaga surya. Sementara itu, kapasitas penyimpanan energi direncanakan mencapai 10,3 GW.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan transisi energi tidak cukup hanya dengan membangun pembangkit baru. Kesiapan jaringan transmisi, fleksibilitas sistem kelistrikan, penyimpanan energi, serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar energi bersih dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kepemimpinan adaptif menjadi kunci transisi energi
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menekankan pentingnya kepemimpinan strategis dan kolaborasi lintas negara dalam menjawab tantangan transisi energi dan perubahan iklim.
Menurutnya, tema PKN Tingkat I Angkatan 69, yakni “Kepemimpinan Adaptif dalam Mewujudkan Percepatan Transisi Energi Terbarukan yang Mendukung Resiliensi Nasional”, selaras dengan agenda keberlanjutan global dan prioritas pembangunan nasional.
Taufiq menilai pengalaman Tiongkok dalam inovasi tata kelola publik, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, pengembangan teknologi PLTS, serta integrasi jaringan energi menjadi referensi penting bagi para peserta dalam merumuskan kebijakan yang aplikatif.
Pembelajaran tersebut juga memperlihatkan bahwa keberhasilan transisi energi membutuhkan konsistensi kebijakan, perencanaan jangka panjang, dan kemampuan pemimpin dalam menyatukan berbagai kepentingan sektoral menjadi langkah pelaksanaan yang terukur.
PLTS Longqingxia menjadi referensi pengembangan energi surya
Ketua Angkatan PKN I Angkatan 69, I Dewa Nyoman AD Wijaya, menjelaskan bahwa kunjungan ke fasilitas PLTS di kawasan Longqingxia memberikan perspektif langsung mengenai pengelolaan pembangkit energi bersih dan keterkaitannya dengan kebutuhan energi wilayah.
Selain observasi lapangan, delegasi juga mendalami konsep New Power System yang dikembangkan NEA, yakni sistem ketenagalistrikan yang mengintegrasikan energi terbarukan dengan perencanaan terpadu, penguatan jaringan, dan teknologi penyimpanan energi.
Dalam pemaparan yang disampaikan Wakil Direktur Kantor Energi Baru NEA, Kong Tao, energi surya dan angin ditempatkan sebagai fondasi penting pengembangan sistem kelistrikan Tiongkok, dengan dukungan infrastruktur dan teknologi yang memungkinkan pasokan listrik tetap andal.
Bagi Indonesia, pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan pembangkit energi bersih yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas, tetapi juga memperhatikan kemampuan jaringan menerima dan menyalurkan listrik secara berkelanjutan.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengembangan Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai. Teknologi ini memungkinkan kelebihan produksi listrik disimpan untuk digunakan ketika kebutuhan meningkat atau produksi pembangkit surya dan angin menurun.
Dengan demikian, penyimpanan energi dapat mendukung fleksibilitas sistem, menjaga kestabilan jaringan, dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
Infrastruktur dan kepastian investasi perlu diperkuat
Ketua Benchmarking PKN I Angkatan 69, Jefferdian, menegaskan bahwa pembelajaran internasional perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang sesuai dengan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, termasuk tantangan konektivitas jaringan dan pemerataan akses energi.
Menurutnya, kesiapan transmisi dan kepastian pembiayaan merupakan dua faktor penting yang menentukan keberhasilan proyek energi terbarukan.
RUPTL PLN 2025–2034 sendiri memuat rencana pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit serta penambahan kapasitas gardu induk sebesar 107.950 megavolt ampere (MVA). Karena itu, pembangunan pembangkit perlu diselaraskan dengan kesiapan jaringan agar tidak terjadi kesenjangan antara kapasitas produksi dan kemampuan penyaluran listrik.
Jefferdian juga menyoroti pentingnya kepastian kontrak, pembagian risiko yang proporsional, pengadaan yang kompetitif, serta penguatan industri nasional.
“Indonesia perlu mempercepat penguatan jaringan listrik dan pengembangan BESS sesuai kebutuhan sistem, sekaligus memastikan pengadaan dan kontrak yang memberikan kepastian bagi investasi. Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri harus berjalan bersama alih teknologi, pengembangan industri, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan energi bersih perlu memberikan manfaat ekonomi yang luas melalui peningkatan kapasitas industri nasional dan penciptaan green jobs atau lapangan kerja hijau.
Dalam konteks tersebut, rencana pembangunan PLTS Gilimanuk di Bali dengan kapasitas 300 megawatt-peak (MWp) dan dukungan BESS 1.000 megawatt-jam (MWh) menjadi salah satu contoh proyek yang relevan untuk mengkaji integrasi pembangkit, penyimpanan energi, dan jaringan listrik.
Enam rekomendasi strategis percepatan transisi energi
Berdasarkan hasil diskusi dan observasi lapangan, Delegasi PKN I Angkatan 69 mengidentifikasi enam prioritas rekomendasi kebijakan yang perlu diperkuat untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.
Pertama, menyelaraskan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Perencanaan proyek perlu mengintegrasikan kesiapan lahan, perizinan, pengadaan, pembiayaan, sambungan jaringan, hingga target operasi komersial. Koordinasi lintas instansi juga perlu dilengkapi pembagian tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian hambatan.
Kedua, mempercepat pengembangan sistem penyimpanan energi. Penentuan lokasi, kapasitas, dan durasi BESS harus didasarkan pada kebutuhan sistem kelistrikan. Skema pembiayaan dan pembayaran juga perlu memberikan insentif terhadap ketersediaan serta kinerja layanan penyimpanan energi.
Ketiga, memperkuat kepastian investasi dan pembagian risiko. Dokumen pengadaan dan kontrak jual beli listrik perlu mengatur secara jelas tanggung jawab para pihak, termasuk risiko keterlambatan jaringan dan pembatasan penyaluran daya. Kebijakan harga energi terbarukan dan mekanisme kontrak juga perlu disesuaikan dengan struktur pasar serta kemampuan sistem ketenagalistrikan nasional.
Keempat, mengintegrasikan pemanfaatan lahan dan perizinan. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian tata ruang, kejelasan status lahan, perlindungan lingkungan, serta akses jaringan. Percepatan perizinan harus tetap memperhatikan konsultasi masyarakat dan penyelesaian keluhan secara transparan.
Kelima, memperkuat industri nasional dan penciptaan lapangan kerja hijau. Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perlu diiringi pengembangan pemasok lokal, alih teknologi, pengujian mutu, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja. Dengan pendekatan tersebut, investasi energi terbarukan diharapkan turut memperkuat industri nasional.
Keenam, memperluas digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Integrasi data pembangkit, prakiraan cuaca, kondisi jaringan, dan kebutuhan listrik dapat meningkatkan kualitas perencanaan serta efisiensi operasi sistem. Penerapannya perlu didukung standar mutu data, keamanan siber, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Hasil benchmarking diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan
Seluruh hasil analisis dan identifikasi kesenjangan kebijakan akan dituangkan dalam dokumen policy brief dan Matriks Adaptasi Kebijakan. Dokumen tersebut diharapkan memuat persoalan prioritas, pilihan intervensi, instansi penanggung jawab, kebutuhan pendanaan, jadwal pelaksanaan, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Melalui penyusunan rekomendasi tersebut, hasil studi banding tidak berhenti pada pertukaran pengetahuan, tetapi diarahkan menjadi masukan konkret bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan transisi energi nasional.
Delegasi PKN I Angkatan 69 berharap penguatan kepemimpinan adaptif, kolaborasi lintas sektor, dan pembelajaran dari praktik internasional dapat mendorong sistem energi Indonesia yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, transisi energi diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian target energi bersih, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan daya saing industri, memperluas lapangan kerja hijau, dan mendorong pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.